Disneygraphy – PBN (Private Blog Network)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan tidak memasukkan target pungutan cukai plastik dalam APBN. Penyebabnya sudah banyak kebijakan non fiskal yang diterapkan pemerintah untuk mengendalikan penggunaan plastik di dalam negeri.

“Saat ini bisa dilihat untuk plastik non fiscal policy sudah cukup banyak terutama dari KLH (Kementerian Lingkungan Hidup), ada larangan penggunaan kantong plastik, dan skema itu cukup massive,” kata Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar DJBC Akbar Harfianto saat konferensi pers, di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Sebagaimana diketahui, dalam APBN 2025, pemerintah mengeluarkan target penerimaan cukai plastik pada 2025. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian APBN 2025 pemerintah tidak lagi memasukkan target penerimaan cukai plastik, pada dalam APBN 2024 ada senilai Rp 1,84 triliun.

Meski begitu, Akbar menekankan, pemerintah ke depannya masih membuka ruang untuk kembali menerapkan kebijakan fiskal untuk mengendalikan penggunaan plastik. Opsi yang paling memungkinkan memang kembali menerapkan pengenaan cukai terhadap plastik sebagai barang kena cukai (BKC).

“Tetap akan kita review masih relevan atau tidak menjadikan prioritas untuk kita tambahkan ke fiscal policy,” tegas Akbar.

Sebagai informasi, saat mengeluarkan target penerimaan cukai plastik, pemerintah tetap berkomitmen untuk merealisasikan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK pada 2025. Nilai targetnya sebesar Rp 3,8 triliun.

“Saat ini target untuk implementasi sesuai APBN di semester II,” kata Akbar.

Meski begitu, Akbar menekankan, pemerintah tentu akan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan daya beli untuk menetapkan skema tarifnya, termasuk untuk menentukan ambang batas atau threshold kadar gula dalam MBDK nya.

“Secara teknis kita sudah siapkan PP dan PMK sampai aturan teknis di bawahnya sambil tunggu tadi apakah dari sisi kondisi daya beli masyarakat bisa atau mampu tambah beban,” tuturnya.

Akbar menekankan, prioritas utama pengenaan cukai MBDK pada paruh kedua tahun ini atau mulai Juni 2025 adalah untuk mengendalikan konsumsi gula tambahan masyarakat, bukan hanya sekedar optimalisasi penerimaan.

“Jadi jangan disalah artikan negara butuh duit, tapi dilihat sebaliknya penyakit tidak menular tertinggi seperti apa, sebagai contoh diabetes dan sebagainya, sehingga kebutuhan fiskal policy perlu atau tidak untuk ranah itu,” ucapnya.

https://priscillaband.com/

Harga mobil low cost green car (LCGC) mengalami kenaikan harga di tahun 2025 ini. Penyebabnya karena kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) serta opsen pajak. Saat ini, mobil LCGC juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 3%.

Saat ini ada tiga pabrikan yang menjual mobil LCGC di pasar otomotif RI, yakni Daihatsu dengan Ayla-Sigra, kemudian Toyota dengan Agya-Calya serta Honda dengan Brio. Pabrikan lain seperti Suzuki sudah lama tidak menjual Karimun, termasuk Datsun yang sudah menyuntik mati Datsun Go.

Dari ketiga pabrikan itu, hanya Daihatsu dan Toyota yang sudah memperbarui harga mobil LCGC di awal tahun ini. Salah satunya mobil termurah di Indonesia yakni Daihatsu Ayla 1.0 M M/T kini dibanderol Rp 138,5 juta, naik Rp 2,5 juta dari sebelumnya yang dibanderol Rp 136 juta.

Kemudian kembarannya Toyota Agya tipe tertinggi sudah makin mendekati Rp 200 juta, yakni Agya 1.2 G CVT dari Rp 194,4 juta naik menjadi Rp 197,1 juta.

Kemudian Toyota Calya tipe tertinggi Calya G AT juga naik dari Rp 190 juta menjadi Rp 192,6 juta atau naik Rp 2,6 juta.

Sedangkan Daihatsu Sigra termurah kini sudah di angka Rp 139,2 juta, naik dari Rp 136 juta.

Padahal, jika menilik kembali ke harga awal saat baru diluncurkan, dulu LCGC dibanderol kurang dari Rp100 juta. Karena itulah disebut mobil murah ramah lingkungan alias LCGC.

Ayla 1.0 M M/T: Rp 136 juta menjadi Rp 138,5 juta

Ayla 1.0 X M/T: Rp 148,9 juta menjadi Rp 151,4 juta

Ayla 1.0 X CVT: Rp 166,9 juta menjadi Rp 171,4 juta

Ayla 1.2 R M/T: Rp 169,9 juta menjadi Rp 173,7 juta

Ayla 1.2 R CVT: Rp 184 juta menjadi Rp 187,8 juta

Sigra 1.0 D MT: Rp 136 juta menjadi Rp 139,2 juta

Sigra 1.0 M MT: Rp 146,6 juta menjadi Rp 151,6 juta

Sigra 1.2 X MT: Rp 155,3 juta menjadi Rp 159,3 juta

Sigra 1.2 R MT: Rp 162 juta menjadi Rp 166 juta

Sigra 1.2 X AT: Rp 168,6 juta menjadi Rp 172,6 juta

Sigra 1.2 R AT: Rp 176,8 juta menjadi Rp 180,8 juta.

Sigra 1.2 X Deluxe MT: Rp 160,9 juta menjadi Rp 164,9 juta

Sigra 1.2 R Deluxe MT: Rp 165,8 juta menjadi Rp 169,8 juta

Sigra 1.2 X Deluxe AT: Rp 174,1 juta menjadi Rp 178,1 juta

Sigra 1.2 R Deluxe AT: Rp 180,6 juta menjadi Rp 184,6 juta

Calya 1.2 E MT STD: Rp167,3 juta menjadi Rp 169,6 juta

Calya E MT: Rp 170,2 juta menjadi Rp 172,5 juta

Calya G MT: Rp 175,8 juta menjadi Rp 178,2 juta

Calya G AT: Rp 190 juta menjadi Rp 192,6 juta

Agya 1.2 E MT: Rp 170,9 juta menjadi Rp 173,2 juta

Agya 1.2 G MT: Rp 178,4 juta menjadi Rp 180,9 juta

Agya 1.2 G CVT: Rp 194,4 juta menjadi Rp 197,1 juta

Brio Brio Satya S MT: Rp 167,9 juta

Brio Satya E MT: Rp 182,8 juta

Brio Satya E CVT: Rp 198,3 juta.

https://bruceleecentral.com/

Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA) mengeluarkan peringatan baru terhadap maskapai penerbangan non-Eropa. Badan ini memperingatkan untuk tidak terbang di wilayah udara Rusia bagian barat.

EASA mengatakan adanya resiko pesawat non-Eropa menjadi sasaran sistem pertahanan udara Moskow secara tidak sengaja, terkenal roket atau rudal. Badan ini memberikan contoh kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines bulan lalu di Kazakhstan, setelah pertahanan udara Rusia menembaki pesawat nirawak Ukraina, membuat 38 orang tewas.

“Konflik yang sedang berlangsung setelah invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan risiko pesawat sipil menjadi sasaran secara tidak sengaja di wilayah udara Federasi Rusia karena kemungkinan kekurangan koordinasi sipil-militer, dan potensi kesalahan identifikasi,” kata EASA, seperti dikutip Reuters pada Jumat (10/1/2025).

“EASA merekomendasikan untuk tidak beroperasi di wilayah udara Federasi Rusia yang terkena dampak yang terletak di sebelah barat garis bujur 60 derajat Timur di semua ketinggian dan level penerbangan,” tambahnya.

Peringatan itu ditujukan untuk operator negara ketiga yang diberi wewenang oleh EASA. Mengingat wilayah udara Rusia telah ditutup untuk maskapai penerbangan Uni Eropa sejak blok tersebut memberlakukan sanksi terkait Ukraina yang menargetkan sektor penerbangan Rusia.

Empat sumber yang mengetahui temuan awal investigasi Azerbaijan mengatakan kepada bahwa pertahanan udara Rusia secara keliru menembak jatuh pesawat itu. Penumpang mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras di luar pesawat.

Presiden Vladimir Putin sebelumnya telah meminta maaf kepada pemimpin Azerbaijan atas insiden tersebut. Meskipun pernyataan Kremlin tidak mengatakan Rusia telah menembak jatuh pesawat itu, hanya mencatat bahwa kasus pidana telah dibuka.

https://takingnotespodcast.com/

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal bergabungnya Indonesia dalam BRICS Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan). Menurutnya, ini menjadi peluang baru untuk Indonesia untuk memperluas kerjasama khususnya di sektor energi.

Menurut Bahlil, Indonesia adalah negara yang menganut azas politik yang bebas aktif, sehingga bisa bergabung dengan organisasi dunia lainnya.

“Saya ingin menyatakan begini ya, Indonesia itu kan menganut asas politik bebas aktif. Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan ODC, itu saya pikir nggak ada masalah,”katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Khusus menjawab pertanyaan perihal terbukanya peluang Indonesia untuk membeli minyak mentah dari Rusia setelah bergabung dengan BRICS, Bahlil bilang hal itu sah-sah saja selama tidak menyalahi aturan RI.

“Termasuk ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan kenapa tidak,” jelasnya.

Memang selama ini Indonesia banyak mengimpor minyak dari negara di Timur Tengah yang dinilainya juga bisa berasal dari Rusia.

“Ya, jujur-jujur saja. Oh, selama ini juga kita impor minyak dari Timur Tengah itu? Mungkin saja, mungkin saja. Asalnya mungkin dari sana, tapi belum pasti ya,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, pengumuman diterimanya Indonesia masuk ke dalam BRICS disampaikan oleh pemegang Presidensi BRICS saat ini, yakni Brazil.

BRICS didirikan pada 2009 oleh Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan/Afsel). Dengan bergabungnya RI, BRICS memiliki 11 anggota, yakni Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA). Sementara mitra BRICS saat ini adalah Turki, Aljazair, Belarusia, Kuba, Bolivia, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand, Vietnam, Nigeria dan Uganda.

https://gicomusic.com/

Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya akan mengandalkan pungutan bea keluar dari ekspor produk kelapa sawit pada 2025, setelah ekspor konsentrat tembaga ditutup keran ekspornya oleh Kementerian ESDM melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 06/2024.

Tak heran target setoran bea keluar pun turun drastis dalam APBN 2025 dibanding APBN 2024. Dikutip dari Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 target pendapatan bea keluar dalam APBN 2025 hanya senilai Rp 4,47 triliun, sedangkan dalam Perpres Nomor 76/2023, target bea keluar dalam APBN 2024 mencapai 17,52 triliun.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC M. Aflah Farobi sebetulnya porsi penerimaan ekspor dari konsentrat tembaga memang sangat besar dalam total penerimaan bea keluar sepanjang 2024 yang senilai Rp 20,8 triliun, dengan nilai sekitar Rp 11 triliun, sisanya berasal dari produk sawit yang sebesar Rp 9,6 triliun.

“2024 kita bea keluar memang target Rp 17 triliun, dan kita bisa dapat Rp 20,8 triliun, dan komposisinya dari itu tadi sebenarnya yang tembaga sekitar Rp 11 triliun lebih dikit dan yang sawit itu sekitar Rp 9,6 triliunan lah untuk bea keluar,” tuturnya saat konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Pelarangan ekspor konsentrat tembaga ini pun yang kata Aflah membuat pemerintah menargetkan penerimaan bea keluar hanya Rp 4,47 triliun. Sebab, penerimaan bea keluar hanya bisa mengandalkan dari ekspor produk sawit.

“Memang sampai sekarang masih berlaku ketentuan larangan ekspor mineral, jadi berdasarkan hal tersebut 2025 pemerintah ditargetkan untuk bea keluar hanya Rp 4,5 triliun, ini tentu sumbernya hanya dari sawit,” tegas Aflah.

Aflah mengakui, bila mengandalkan ekspor sawit untuk mengejar target penerimaan bea keluar memang sebetulnya masih sulit, sebab produksi sawit pada 2024 saja di bawah target pemerintah yang sebesar 39 juta ton, yakni hanya 36 juta ton.

“Jadi, kira-kira gambarnya kayak gitu, nah nanti kira-kira dapatnya berapa itu tergantung dari harga CPO di pasaran,” paparnya.

https://freeebay.net/

Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID melalui anak usahanya PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berencana melakukan hilirisasi batu bara menjadi grafit sintetik-komponen baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).

“Saat ini masih dalam tahapan prototyping di laboratorium, tapi synthetic graphite itu sudah dimungkinkan,” ucap Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso dalam acara MINDialogue Hilirisasi dan Industrialisasi Strategi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045, dikutip Jumat (10/1/2025).

Detailnya, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo bilang, sejatinya ada dua jenis baterai kendaraan listrik, yakni yang menggunakan komponen LFP (Lithium Ferro Phosphate) dan NMC (Nickel Mangan Cobalt).

Nah, baterai kendaraan listrik dengan komponen NMC tersebut, lanjut Dilo, menggunakan anoda yang berasal dari grafit alam. Sedangkan, saat ini Indonesia masih belum memiliki grafit alam untuk anodanya.

Untuk bisa menggantikan peran grafit alam dalam anoda baterai kendaraan listrik NMC, bisa dilakukan dengan memanfaatkan grafit sintetik. Grafit sintetik yang saat ini tengah diusahakan oleh pihaknya adalah melalui hilirisasi batu bara yang dikelola oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sebagai anggota usaha MIND ID.

“Nah, kita buat sama Bukit Asam itu bahwa batu bara itu bisa dijadikan synthetic graphite Jadi nanti kita nggak harus pake anodanya itu pakai grafit, tapi kita bisa pake batubara yang kita synthetic graphite kan. Nah ini sekarang kita sudah punya prototyping baterai yang kita kerja sama-sama BRIN Kita kasih nama BA-ARIN Itu sudah yang tipe 18650 kita sudah coba,” jelasnya di sela acara, dikutip Jumat (10/1/2025).

Maka dari itu, pihaknya sedang meningkatkan kemampuan teknologi untuk bisa membuat grafit sintetik tersebut. Tak cuma itu, perusahaan juga sedang menjajaki kerja sama dengan perusahaan baterai kendaraan listrik asal China yakni CATL.

“Dan kita juga sudah kerja sama, udah buka komunikasi sama CATL Kalau ini bisa kita buat, CATL nanti buat katodanya, tapi anodanya nanti bisa dari kita,” tambahnya.

Walaupun begitu, Dilo tidak menampik bahwa progresnya masih memerlukan peningkatan. Dengan meningkatkan aspek teknologi dan kesiapannya, Dilo yakin produk grafit sintetik yang dihasilkan bisa menjadi lebih baik.

https://crazyforliberty.com/

Keberadaan “pagar laut” sepanjang sekitar 30 km km di Pesisir Utara Tangerang tengah menimbulkan kehebohan.

Terkait hal itu, Agung Sedayu Group pun mengeluarkan pernyataan klarifikasi.

Dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025), Agung Sedayu Group menyatakan, informasi tentang “pagar laut” tersebut tidak benar.

“Berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan, ternyata yang ada hanyalah tanggul laut sederhana yang terbuat dari bambu,” tulis Agung Sedayu Group.

“Tanggul bambu tersebut merupakan hasil inisiatif dan swadaya masyarakat setempat yang bertujuan untuk memecah ombak dan mengurangi dampak abrasi, serta akan dimanfaatkan masyarakat sebagai tambak ikan di sekitar area tanggul untuk keberlanjutan ekonomi,” lanjut Agung Sedayu Group.

Lebih lanjut disebutkan, pemasangan tanggul-tanggul bambu di tepian pesisir, yang jaraknya sekitar 500 meter dari kawasan pesisir pantai tidak mengganggu aktivitas nelayan yang mencari ikan di tengah laut.

Sebaliknya, seperti disebutkan Agung Sedayu Group, yang menjadi kendala adalah bagan-bagan apung yang banyak dipasang di tengah laut, karena menghambat jalur nelayan dalam mencari ikan. Bagan-bagan apung tersebut belum mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk ditertibkan.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kepada pemerintah dan seluruh media nasional untuk meluruskan informasi terkait berita “pagar laut” yang tidak sesuai dengan fakta. Karena yang ditemukan adalah tanggul laut biasa yang terbuat dari bambu, untuk memecah ombak dan akan dimanfaatkan masyarakat sebagai tambak ikan di sekitar tanggul,” tegas Agung Sedayu Group.

“Menghindari penyebaran berita yang tidak akurat dan cenderung mencari sensasi tanpa dasar yang jelas, membuat permainan kata-kata “pagar laut” seolah-olah terjadi pemagaran laut atau pengambilalihan wilayah laut, yang secara logika tidak mungkin dilakukan karena penelusuran di lapangan hanya berupa tanggul bambu biasa yang dapat dirobohkan,” tulis Agung Sedayu Group.

https://eleanor-lyons.com/

Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nuraini Rahma Hanifa mengajak kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi bencana yang bisa datang kapan saja. Rahma menegaskan, potensi bencana dalam bentuk gempa megathrust di wilayah selatan Jawa bisa saja terjadi dan dapat memicu tsunami dengan skala serupa di Aceh.

Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan dan masyarakat luas agar dapat melakukan mitigasi risiko dampak bencana dengan cermat. Rahma menyebutkan bahwa berdasarkan hasil risetnya, segmen megathrust di selatan Jawa, termasuk Selat Sunda, menyimpan energi tektonik yang signifikan dan berpotensi melepaskan gempa berkekuatan magnitudo 8,7 hingga 9,1.

“Potensi megathrust ini dapat memicu goncangan gempa yang besar dan tsunami, yang menjalar melalui Selat Sunda hingga ke Jakarta dengan waktu tiba sekitar 2,5 jam,” ungkap Rahma dalam keterangannya dikutip dari website BRIN, Jumat (9/1/2025).

Menurut simulasi yang telah dilakukan BRIN bersama tim peneliti dari berbagai institusi, jika tsunami terjadi, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 20 meter di pesisir selatan Jawa, 3-15 meter di Selat Sunda, dan sekitar 1,8 meter di pesisir utara Jakarta. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fenomena serupa pernah terjadi dalam sejarah, seperti tsunami Pangandaran 2006 yang dipicu oleh marine landslide di dekat Nusa Kambangan.

“Energi yang terkunci di zona subduksi selatan Jawa terus bertambah seiring waktu. Jika dilepaskan sekaligus, goncangan akan memicu tsunami tinggi yang bisa berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya,” tambahnya.

Untuk itulah, BRIN menekankan pentingnya mitigasi melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Pendekatan struktural meliputi pembangunan tanggul penahan tsunami, pemecah ombak, serta penataan ruang di kawasan pesisir dengan memperhatikan jarak aman 250 meter dari bibir pantai.

“Pembangunan hutan pesisir atau vegetasi alami seperti pandan laut dan mangrove juga menjadi solusi berbasis ekosistem untuk meredam energi gelombang tsunami,” jelas Rahma.

Sementara itu, pendekatan non-struktural melibatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi mitigasi bencana, pelatihan simulasi evakuasi, serta penyediaan jalur dan lokasi evakuasi yang memadai.

“Kita harus memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman tentang potensi bahaya tsunami, sistem peringatan dini yang efektif, serta kemampuan merespons dengan cepat,” ujarnya.

Sedangkan untuk daerah perkotaan seperti Jakarta, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan sedimen tanah yang rentan mengamplifikasi goncangan, upaya mitigasi gempa juga mencakup retrofitting atau penguatan struktur bangunan.

“Retrofitting sangat penting, terutama untuk bangunan di kawasan padat penduduk, karena goncangan kuat berpotensi menyebabkan kerusakan masif dan korban jiwa,” tambahnya.

Sedangkan untuk kawasan industri seperti Cilegon, potensi gempa juga dikhawatirkan dapat memicu kebakaran akibat kebocoran bahan bakar atau bahan kimia di pabrik-pabrik besar. Hal ini menjadi salah satu secondary hazard yang perlu diantisipasi melalui penerapan standar keamanan yang ketat.

Rahma menambahkan, melalui penelitian paleotsunami, BRIN menemukan bahwa gempa megathrust di selatan Jawa memiliki periode ulang sekitar 400-600 tahun. Dengan kejadian terakhir diperkirakan pada 1699, energi yang tersimpan saat ini telah mencapai titik kritis.

“Bencana seperti tsunami Aceh mengajarkan kita bahwa kesiapsiagaan dan mitigasi bencana adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa,” tegas dia.

Sebagai upaya mitigasi kebencanaan, BRIN terus bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BMKG, dan institusi terkait lainnya untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami, khususnya di Selat Sunda dan wilayah selatan Jawa.

Menurut Rahma, peringatan 20 tahun tsunami Aceh menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan potensi bencana serupa di masa depan. Dengan dukungan riset dan teknologi, BRIN berharap mitigasi bencana dapat dilakukan lebih sistematis dan efektif.

Dengan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, diharapkan Indonesia siap menghadapi potensi gempa megathrust dan tsunami di masa mendatang, serta meminimalkan dampak kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan.

“Kita tidak bisa memprediksi kapan gempa akan terjadi, tetapi kita dapat mempersiapkan diri. Adaptasi, edukasi, dan kolaborasi adalah kunci untuk mengurangi risiko bencana,” pungkas Rahma.

https://tegobe.com/

Berada di pertemuan lempeng tektonik membuat Indonesia sangat rawan bencana alam, termasuk ledakan gempa besar alias megathrust. Sejauh ini, tidak ada satupun teknologi yang bisa memprediksi bencana tersebut. Maka, cara terbaik yang bisa dilakukan adalah belajar berdamai dengan alam sebab kita sulit mengelak dari aktivitas tektonik.

Sejarah mencatat berbagai aktivitas tektonik di dunia banyak berlokasi di Indonesia. Tak heran jika pemerintah kini bersiap menghadapi resiko bencana yang semakin tinggi. Salah satu bencana terbesar dunia yang bertitik pusat di Indonesia adalah letusan supervolcano Toba 74.000 tahun lalu.

Kini, orang melihat Toba sebagai danau terbesar dan terdalam di Asia Tenggara. Namun, belum banyak orang tahu di balik keindahan ternyata Toba sebenarnya adalah kaldera gunung api. Akibat terisi air, kaldera berubah menjadi danau.

Ketika meletus pada 74.000 tahun lalu, Gunung Toba memuntahkan 2.800 km³ material dan menewaskan 90% penduduk bumi masa pra-sejarah. Angka ini jauh lebih besar dibanding erupsi Gunung Tambora (1815) dan erupsi Gunung Krakatau (1883). Kedua erupsi gunung ini terekam dalam benak manusia. Namun, erupsi Toba tidak.

Saat Toba meletus belum ada banyak manusia, sehingga tak ada kesaksian tertulis terkaitnya. Meski begitu, kita bisa membayangkan dahsyatnya letusan dari jejak-jejak tektonik dan vulkanik Toba yang tersebar di seluruh dunia.

Dalam riset “Supererupsi Toba 74.000 tahun lalu” (2013) diketahui, ketika Toba meletus, gunung itu memuntahkan 4.000.000 km² abu vulkanik. Lalu, menghasilkan gempa besar setara 0,42 juta megaton TNT atau setara 21 juta kali bom atom Hiroshima.

Lautan praktis terdampak getaran gempa, sehingga menghasilkan gelombang tinggi yang kini dikenal sebagai tsunami. Para ilmuwan percaya, tsunami Toba lebih tinggi dibanding tsunami Aceh, yang disebut tsunami terparah sepanjang sejarah.

Lebih parah lagi, letusan Toba bisa terlihat di banyak kawasan dunia. Tercatat, di Samudera Hindia, Teluk Bengala, hampir seluruh Asia Selatan, China, dan Arab terdapat jejak endapan abu volkanik Toba. Hal ini bisa terjadi sebab letusan Toba berdurasi 9-14 hari dengan ketinggian 50-80 Km.

Selain menghasilkan tsunami besar dan abu vulkanik menutupi bumi, letusan ini juga mengganggu cuaca dan iklim. Ketika Toba meletus, abu halus dan aerosol dalam jumlah besar berada di atmosfer. Tercatat sampai 10 miliar ton aerosol di atmosfer. Dampaknya, sinar matahari tak bisa menembus abu, sehingga dunia mengalami penurunan 4oC.

Alhasil, musim dingin terjadi tiada henti selama 6-10 tahun. Ketika suhu menurun, praktis kehidupan dunia juga berubah. Tiada matahari, membuat fotosintesis tumbuhan tak berjalan, sehingga membuatnya gagal bertumbuh. Saat gagal, produksi makanan manusia turut terganggu yang kemudian berdampak pada degradasi populasi manusia.

Peneliti A. Gibbsons dalam “Pleistocene Population Explosions” (1993) menyebut, populasi manusia usai letusan Toba menurun drastis. Dari semula 100.000 individu berubah menjadi 10.000. Alias 90% manusia musnah.

Ketika ini terjadi, mereka yang masih hidup bermigrasi. Proses migrasi ini kemudian membuat ras modern manusia makin bervariasi yang hasilnya bisa dilihat pada keanekaragaman manusia saat.

Entah suatu “keberuntungan” atau tidak, letusan Toba terjadi ketika bumi masih sepi penghuni. Berbeda kasus dengan letusan Tambora dan Krakatau ketika manusia sudah banyak. Bisa dibayangkan, ketika Toba meletus di tahun 1800-an, berapa miliar orang yang sudah tewas.

Kini, Toba sudah tertidur lelap. Banyak ahli mengatakan Toba sudah tak bisa lagi aktif atau meletus. Meski begitu, matinya Toba seharusnya tak membuat kita abai terhadap aktivitas tektonik dan vulkanik.

Danau Toba menjadi bukti keganasan letusan tersebut. Danau ini terbentuk dari keberadaan kawah vulkanik akibat erupsi yang sangat besar disertai dengan runtuhnya batuan penyangga ke dalam dapur magma di dalam gunung. Ini kemudian disebut sebagai kaldera.

Catatan mengenai sejarah kebencanaan seharusnya membuat kita semakin waspada dan mengharuskan kita belajar berdamai dengan alam. Sebab, potensi gempa selalu ada dan manusia di atasnya tak bisa mengelak.

https://comptonhistory.com/

PDI Perjuangan (PDIP) menduga, pernyataan Effendi Simbolon yang menyarankan Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan Ketua Umum partai merupakan hasil pertemuannya dengan Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.

“Kami menduga pernyataan Effendi Simbolon merupakan hasil pertemuan dengan Jokowi beberapa waktu lalu di Solo dan kami semakin yakin ucapan Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mengawut-awut (mengacak-acak) partai,” ungkap Guntur kepada Tribunnews, Rabu (8/1/2025).

Guntur menilai, Effendi Simbolon tidak sepatutnya mengomentari PDIP lantaran bukan lagi kader partai.

“Effendi Simbolon sudah dipecat dari PDI Perjuangan, maka tidak layak dan tidak etis mengomentari PDI Perjuangan.”

“Pernyataannya minta Ibu Megawati mundur adalah pernyataan kurang ajar,” tegasnya.

Adapun terkait perkembangan kasus Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku, Guntur menilai hal itu bermuatan politik.

“Kami semakin yakin penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan  merupakan ‘orderan politik’ dan sebagai pintu masuk untuk menekan Ibu Megawati mundur.”

https://panthanpress.com/