Status Bencana Sumatera: Tidak Ditetapkan Darurat Nasional, Tapi Ditangani dengan Skala Penuh Nasional
Intisari Berita (The Core Message)
Presiden Prabowo Subianto memutuskan tidak menetapkan status ‘Darurat Bencana Nasional’ untuk peristiwa banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Namun, para menteri terkait, termasuk Menko PMK Pratikno dan Mendagri Tito Karnavian, menegaskan bahwa bencana tersebut ditangani dengan skala nasional penuh (full national scale). Pengerahan sumber daya dari seluruh Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, dan BNPB dilakukan secara maksimal. Pemerintah berargumen bahwa penanganan masif jauh lebih penting daripada penetapan status formal, dan Presiden telah menjamin dukungan anggaran penuh untuk pemulihan.
Alasan Status ‘Darurat Nasional’ Tidak Ditetapkan
Keputusan Presiden untuk tidak menaikkan status bencana di Sumatera menjadi ‘Darurat Bencana Nasional’ memicu diskusi. Meskipun demikian, pemerintah memastikan bahwa penanganan yang dilakukan setara dengan respons bencana nasional.
Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa instruksi langsung dari Presiden adalah mengerahkan seluruh sumber daya maksimal yang dimiliki pemerintah pusat untuk penanganan bencana ini.
“Jadi yang saat ini terjadi adalah seluruh Kementerian/Lembaga diperintahkan Bapak Presiden termasuk TNI – Polri, BNPB, dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatra ini. Jadi ini sekali lagi penanganan full secara nasional,” kata Pratikno.
Penanganan vs Status: Perdebatan Skala Prioritas
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara tegas menyatakan bahwa status formal ‘Darurat Bencana Nasional’ menjadi tidak terlalu relevan karena pengerahan sumber daya sudah berada pada skala penuh.
Menurut Tito, semua kekuatan nasional sudah diturunkan. Ia mempertanyakan perbedaan substantif antara penanganan skala penuh saat ini dengan penetapan status formal.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa penanganan yang efektif adalah yang terpenting. Keputusan untuk tidak menetapkan status darurat didasarkan pada banyak pertimbangan yang tidak dapat diungkapkan kepada publik, tetapi menegaskan bahwa dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) telah dijamin.
“Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganan kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten,” jelas Prasetyo.
Anggaran dan Dukungan Penuh dari Pemerintah Pusat
Mengenai aspek finansial, Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden telah memberikan instruksi tegas kepada jajarannya. Hal in untuk memberikan dukungan anggaran sepenuhnya pada proses penanganan bencana ini. Bencana ini menghilangkan kekhawatiran masyarakat dan pemerintah daerah terkait ketersediaan dana darurat.
Langkah ini menegaskan bahwa meskipun status formal tidak ditetapkan, komitmen fiskal pemerintah pusat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tetap maksimal.
Kesimpulan
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan aksi nyata dan pengerahan sumber daya maksimal. Hal ini daripada penetapan status formal ‘Darurat Bencana Nasional’ menjadi inti dari respons pemerintah terhadap bencana di Sumatera. Para menteri meyakinkan publik bahwa penanganan full national scale. Hal ini didukung penuh oleh anggaran pusat, akan tetap menjamin pemulihan bencana berjalan efektif dan masif.